[ Bali, Indonesia, 31 Mei 2023] “Bagi kami, air (danau-red) menjadi hal sakral untuk menjadi sumber kehidupan kami, selain hutan. Salah satu investor datang ke komunitas adat kami. Dia menyampaikan bahwa, ‘kekayaan alam, budaya dan ritual yang masyarakat miliki sangat luar biasa. Ini pasti akan jadi tontonan yang menarik bagi pengunjung,’” kata Pak Putu Ardana dari Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, Buleleng, Bali, mengutip ucapan salah satu investor yang telah mendapatkan izin membuka fasilitas pariwisata dari Pemerintah Pusat di wilayah suci masyarakat adat Dalem Tamblingan.
“Kami belajar banyak bagaimana masyarakat mengelola sumberdaya alamnya menggunakan tradisi dan sumberdaya lokal. Perempuan dan laki-laki mengelola bersama,” ujar salah satu peserta Asia Exchange Learning dari Nepal.
Sejumlah organisasi non-profit di tingkat Asia, menyelenggarakan acara yang bertajuk Asia Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth atau Pertukaran Pembelajaran Regional Asia tentang Inklusi Sosial dan Pemuda. Acara yang berlangsung di Bali, dari 29 Mei hingga 2 Juni 2023 tersebut bertujuan untuk mempertemukan anggota dan mitra dari organisasi-organisasi di tingkat Asia untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah rakyat.
Penyelenggara acara, di antaranya adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenure di Indonesia (Koalisi Tenure/KT), International Land Coalition (ILC), Samdhana Institute, dan Tenure Facility (TF), menjelaskan bahwa dalam Asia Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth berfokus pada merumuskan berbagai gagasan dan cara yang efektif untuk meningkatkan inklusi perempuan, pemuda, dan kelompok terpinggirkan dalam melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam, wilayah adat dan lingkungan hidup.
“Indonesia memiliki sejarah panjang berkaitan dengan ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah. Negara melakukan penguasaan tanah termasuk juga wilayah adat. Melalui skema perizinan, negara memberikan izin pada perusahaan berskala besar diberbagai sektor, maupun untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN yang juga menjadi salah satu organisasi penyelenggara.
Tanah dan wilayah adat yang di dalamnya terdapat ruang hidup masyarakat, untuk kebutuhan pangan rakyat, pemukiman, hutan dengan ekosistem penting (mangrove, lahan gambut, karts dll), kerap menjadi area konflik dan perebutan penguasaan atas tanah. Bahkan kerap berimbas pada Masyarakat Adat, petani, nelayan dan komunitas lokal yang kerap menjadi korban kriminalisasi, padahal yang mereka lakukan adalah mempertahankan tanah, ruang hidup dan hak asasinya.
Pertukaran Pembelajaran
Asia Learning Exchange dimulai dengan kunjungan selama dua hari di empat lokasi yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Para delegasi dari berbagai negara seperti dari Nepal, India, Kirgistan, Kamboja, Timor Leste, Filipina dan Bangladesh, berkunjung dan berdiskusi dengan warga, petani dan Masyarakat Adat, termasuk perempuan dan generasi muda, di empat lokasi tersebut, sebelum nanti memulai forum besar di Bali untuk bertemu, mendengarkan, dan berbagi pengalaman bersama komunitas tentang pendekatan konsultatif dari akar rumput untuk mendorong keadilan penguasaan tanah (tenurial).
Kunjungan ke komunitas ini tak hanya menunjukan Indonesia sebagai negara dengan isu agraria yang kompleks, namun juga masyarakat sipil yang kuat dan konsisten melaksanakan reforma agraria yang inklusif (reforma agraria sejati) dan menilai bahwa gagasan reforma agraria melampaui sekadar memberikan sertifikat tanah. Perempuan dan generasi muda menjadi salah satu aktor yang secara khusus menjadi peserta aktif dan narasumber dalam sesi belajar ini.
“Melalui forum ini, gerakan reforma agraria di Indonesia ingin menegaskan bahwa perjuangan hak tanah adalah upaya membangun praktik-praktik reforma agraria atas inisiatif rakyat untuk mewujudkan kedaulatan agraria dan keadilan agraria bagi petani, nelayan, masyarakat dan masyarakat pedesaan. Hal ini hanya dapat terwujud dengan organisasi rakyat yang kuat dan terorganisir,” ujar Dewi Kartika, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Jaminan Tenurial bagi Rakyat Indonesia
Penyelenggaraan Asia Learning Exchange ini merupakan bagian dari proses persiapan Konferensi Tenure yang akan diselenggarakan pada bulan September 2023. Dengan tajuk “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Lingkungan: Jaminan Tenurial bagi Rakyat Indonesia”, kegiatan Asia Learning Exchange ini akan menjadi forum reflektif, sekaligus juga memperkaya informasi tentang tenurial dari berbagai negara dengan kompleksitasnya masing-masing, selain terutama mendapatkan berbagai suara dari komunitas, termasuk suara perempuan dan pemuda, untuk menjadi input, prinsip, nilai, dan topik yang akan menjadi panduan dalam penyelenggaraan Konferensi Tenure 2023.
“Forum learning exchange ini menjadi medium yang sangat baik untuk saling memperkuat perjuangan komunitas untuk keadilan tenurial, baik bagi peserta dari berbagai daerah lain dan negara lain, maupun masyarakat yang menjadi tuan rumah dari pertukaran pembelajaran ini,” kata Mardhatillah, Koordinator Koalisi Tenure.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pra-konferensi tenure yang akan diselenggarakan tahun ini, sesudah sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2011 dan 2017. Konferensi Tenurial 2023 kali ini akan lebih banyak menitikberatkan suara dari komunitas, sebagai upaya untuk mendorong “pembangunan” berbasis masyarakat.
Catatan Editor:
- Asia Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth diselenggarakan oleh Koalisi organisasi non-pemerintah untuk Keadilan Tenure di Indonesia (KT), International Land Coalition (ILC), Samdhana Institute, dan Tenure Facility (TF).
- Tentang Koalisi Keadilan Tenurial di Indonesia (KT): https://koalisikeadilantenure.com/kami/
- Tentang Tenure Facility: https://thetenurefacility.org
- Tentang International land Coalition (ILC): https://www.landcoalition.org
- Tentang Samdhana Institute: https://samdhana.org
- Kunjungan lapangan diselenggarakan bersama dan dikoordinasikan oleh anggota ILC dan mitra TF di Indonesia: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) & WGII (working Group ICCAs Indonesia), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Institut Sajogyo (SAINS)