Mengangkat Visibilitas Indigenous and Community Conserved Area (ICCAs) Melalui Pendokumentasian dan Pemetaan

 Admin    14-06-2022    00:00 WIB  

Blog Image

Pada penyelenggaraan The 2nd Asia Park Congress (APC) di Sabah International Convention Center yang berlangsung dari tanggal 24-29 Mei 2022, Kalpavriskh (India) dan Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menyelenggarakan satu side-event bertema “Documentation and Mapping of Community Conserved Areas in Asia” pada tanggal 27 Mei 2022. Side-event ini merupakan inisiatif bersama untuk menggagas sebuah kegiatan berbagi pembelajaran antar negara di Asia, khususnya Indonesia dan India dalam mengawal advokasi pengakuan dan perlindungan ICCA di masing-masing negara. Kesempatan baik ini dimaksimalkan untuk berbagi pengalaman dalam melakukan pemetaan dan pendokumentasian ICCA, sebagai salah salah satu isu kunci yang suarakan oleh ICCA Consortium untuk  tema documenting territories of life yang pada pekembangannya telah terkonsolidasi ke dalam web-portal agar lebih mudah menjangkau targeted audience atau para pihak yang mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

 

The 2nd Asia Park Congress tahun ini mencoba mengakomodasi kehadiran dan representasi masyarakat adat dan lokal untuk terlibat dalam praktek dan model pengelolaan konservasi yang inklusif dan efektif. Hal ini disambut baik oleh organisasi dan individu penggiat konservasi di Asia, mengingat bagaimana selama ini praktik konservasi negara dengan konsepsi Protected Areas sering kali mengekslusi masyarakat adat sebagai pemilik wilayah juga sebagai aktor penting konservasi. Secara nyata,  keterhubungan masyarakat adat dan lokal dengan wilayah hidupnya yang berakar kuat pada sejarah, sosial-budaya, hukum adat, spiritualitas, dan praktik-praktik kearifan telah melahirkan beragam bentuk pengelolaan wilayah dan sumber alam yang memiliki nilai dan semangat konservasi. Oleh karena itu, dalam side-evet yang diselenggarakan Kalpavrisk dan WGII turut mengundang perwakilan masyarakat adat untuk dapat menyuarakan secara langsung peran masyarakat adat dalam pengelolaan ruang wilayah adat yang didalamnya terdapat ICCA, berserta insiatif-insiatif ditingkat akar rumput yang telah mereka lakukan bersama dengan para pendukungnya.

 



 

Rudrath Avinashi, seorang peneliti sekaligus member Kalpavriksh dalam presentasinya memaparkan bahwa pendekatan konservasi konvensional telah membatasi akses dan hak penggunaan oleh masyarakat adat  atas tanah adat mereka.Since 1999 more than 13000 families have been displaced from PAs (Protected Areas)” terangnya. Ketimpangan yang sistematis kemudian terjadi atas hilangnya mata pencaharian jutaan masyarakat, pelarangan akses terhadap pengembalaan musiman dan sumber daya, tidak adanya akses untuk menerapkan pengetahuan tradisional, serta tidak ada kepastian hak untuk melindungi wilayah masyarakat adat dari ancaman eksternal yang ekstraktif. Perburuan liar, pencurian kayu, dan penggunaan sumber alam yang bersifat merusak di banyak kawasan konservasi a.k.a Protected Areas akhirnya menjadi efek yang tak terhindarkan, sehingga memunculkan isu ketidakpercayaan bagi masyarakat adat konsepsi konservasi oleh negara.

 

Keadaan tersebut dipersulit dengan rumitnya pengakuan hak masyarakat adat dan lokal melalui kebijakan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang dasar telah mengakui keberadaan masyarakat adat, namun hak-hak masyarakat adat tidak diakui secara utuh. Kebijakan atas hak masyarakat adat terfragmentasi secara secara sektoral di bawah kewenangan lembaga yang berbeda-beda dan tidak ada satupun yang secara implisit mengakui praktik konservasi berbasis pengetahuan masyarakat adat. “Hingga hari ini, tidak ada kebijakan yang secara khusus mengakui praktik konservasi masyarakat adat. Peluang terlihat dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, yang menyebutkan istilah Kawasan Konservasi Masyarakat Adat pada draft RUUnya (2016). Sayangnya, RUU ini telah dicabut dari program legislatif nasional” jelas Cindy Julianty selaku Manager Program WGII.


 

Geoportal Tanahkita.id dan iccas.or.id : alat kerja untuk me-navigasi situasi tenurial ICCA dan upaya  perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal